*Dugaan Penggelembungan Data BOP Kesetaraan dan Tata Kelola Dana Disorot, Verifikasi Dapodik hingga Dokumen Pencairan Didesak*
MAJENE, SULAWESI BARAT — www.starbpknews.com Pengelolaan program pendidikan kesetaraan di PKBM Jaya, Jalan Abd. Wahab Azasi No.16A Lipu, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi sorotan menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah peserta didik yang disebut sebagai dasar penghitungan dana operasional pendidikan kesetaraan.
Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat data 164 peserta Paket B dengan nilai satuan Rp1.500.000 dan 147 peserta Paket C dengan nilai satuan Rp1.800.000. Sementara Paket A tercatat 0 peserta.
Jika angka tersebut hanya dihitung secara matematis, hasilnya adalah:
– Paket B: 164 × Rp1.500.000 = Rp246.000.000
– Paket C: 147 × Rp1.800.000 = Rp264.600.000
– Paket A: 0 = Rp0
– Total peserta: 311 orang
– Total nilai berdasarkan perhitungan yang diberikan: Rp510.600.000
Namun, angka Rp510,6 juta tersebut belum dapat disebut sebagai kerugian negara. Nilai itu semata-mata merupakan hasil perkalian data peserta dan nilai satuan sebagaimana informasi yang diterima redaksi. Untuk menentukan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan dokumen dan audit.
Data Resmi Justru Perlu Dicocokkan
PKBM Jaya tercatat dalam basis data resmi Kemendikdasmen dengan NPSN P9948032, berstatus swasta, beralamat di Jl. Abd. Wahab Azasi No.16A Lipu, Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Data resmi juga mencatat PKBM tersebut menyelenggarakan Paket B dan Paket C serta memiliki akreditasi B.
Yang menjadi perhatian, data peserta didik pada laman resmi Kemendikdasmen menunjukkan angka yang berbeda menurut periode pembaruan. Salah satu data yang diperbarui pada 13 Maret 2025 mencatat 50 peserta didik, seluruhnya tercatat pada Paket C. Data lain yang diperbarui 2 Desember 2025 mencatat 11 peserta didik.
Perbedaan tersebut tidak otomatis membuktikan adanya manipulasi karena data pendidikan dapat berubah berdasarkan periode pendataan dan sinkronisasi. Namun, apabila angka 311 peserta yang menjadi bahan sorotan merujuk pada periode yang sama dengan pencairan dana, maka perbedaan tersebut layak diverifikasi secara resmi.
Pertanyaan Kunci: Dari Mana Angka 311 Peserta Berasal?
Untuk menguji dugaan penggelembungan data, diperlukan pencocokan antara:
1. Data Dapodik pada periode pengajuan dana;
2. NISN masing-masing peserta;
3. daftar peserta Paket B dan Paket C;
4. daftar hadir warga belajar;
5. dokumen pendaftaran dan identitas peserta;
6. jadwal serta bukti kegiatan pembelajaran;
7. data tutor dan tenaga pendidik;
8. dokumen asesmen/ujian;
9. rekening dan dokumen pencairan;
10. RKAS atau dokumen perencanaan penggunaan dana;
11. laporan realisasi dan pertanggungjawaban;
12. serta bukti pengeluaran dana.
Apabila setelah diverifikasi terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak benar-benar mengikuti program, sementara data tersebut digunakan sebagai dasar memperoleh dana lebih besar, maka temuan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi pengawas dan aparat yang berwenang.
BOSP Kesetaraan Memiliki Aturan Pengelolaan
Untuk pengelolaan dana BOSP tahun 2026, pemerintah telah memberlakukan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, yang berlaku sejak 6 Februari 2026. Regulasi tersebut mengatur penerima dana, besaran alokasi, penyaluran, penggunaan, serta pengelolaan dana BOSP, termasuk Dana BOP Kesetaraan untuka Paket A, Paket B, dan Paket C.
Regulasi tersebut menekankan bahwa dana operasional pendidikan harus dikelola secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Kemendikdasmen juga menjelaskan bahwa BOSP 2026 mencakup BOP Kesetaraan untuk program Paket A, B dan C.
Dengan demikian, data peserta didik menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipastikan kebenarannya dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana.
