Aceh Utara, starbpknews.id – Pemerintah Gampong UD, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, menggelar rapat pra-Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong (Musrenbang) untuk merumuskan program prioritas pembangunan desa tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat, aparatur gampong, dan tokoh masyarakat setempat.
Pendamping desa, Zulfahmi, mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan usulan selama rapat. Ia menekankan pentingnya mengajukan program yang benar-benar dibutuhkan untuk kesejahteraan warga.
“Silakan sampaikan kebutuhan prioritas, seperti fasilitas posyandu, kegiatan PKK, atau program lain yang mendesak. Namun, kami mengingatkan agar penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan sesuai tujuan, demi menghindari penyalahgunaan yang dapat menimbulkan masalah hukum,” ujar ZulFahmi.
Dalam diskusi, ibu-ibu warga Gampong UD menyampaikan bahwa mereka membutuhkan berbagai perlengkapan untuk menunjang kegiatan posyandu, seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas untuk kegiatan PKK.
Namun, keluhan juga muncul dari salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya. “Di desa tersebut, setelah rapat sering diberikan uang minyak. Tapi, di desa kami tidak pernah ada. Padahal, anggaran desa cukup besar,” ungkapnya.
Sekretaris Desa Gampong UD turut mengkritisi pengelolaan dana desa yang menurutnya cenderung terpusat pada Geuchik. “Hal ini bukan hanya terjadi di Gampong UD, tetapi hampir di semua desa di Kecamatan Matang Kuli. Dana desa sering kali dikelola hanya oleh Geuchik tanpa melibatkan perangkat lainnya,” ujarnya.
Plt Camat Matang Kuli, M. Nazir, S.Sos, M.A.P, meminta seluruh desa di kecamatan tersebut menyelesaikan musrenbang sebelum Februari 2025. Ia berharap proses ini dapat menghasilkan program-program prioritas yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini adalah langkah penting untuk memastikan dana desa digunakan sebaik mungkin. Kami ingin hasil musrenbang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nazir.
Musrenbang Gampong UD diharapkan menjadi momentum penting untuk menentukan arah pembangunan desa yang lebih baik, dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur desa. (Muliadi)
