Banda Aceh, Starbpknews.id – Ketua Sekber Aceh, Muhammad Kusyasyi, menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan agar tidak memotong dana yang dikirim ke daerah. Ia juga menegaskan bahwa DPR RI wajib memperjuangkan dana daerah agar tidak berkurang.
Pernyataan tersebut disampaikan Kusyasyi di hadapan media di sebuah warung kopi di Banda Aceh, Selasa (07/10/2025), menyusul desas-desus terkait pemotongan anggaran pusat ke daerah yang menuai kontroversi.
Kusyasyi menilai, pemotongan anggaran pusat ke daerah sangat merugikan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
“Pemotongan ini sangat merugikan masyarakat di tengah ekonomi rakyat yang terjepit saat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Sekber Aceh menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menimbulkan gesekan dan gejolak antara pemerintah pusat dan daerah, apalagi di tengah problem keuangan daerah yang sedang dibenahi.
“Pemotongan seperti ini bisa menimbulkan konflik antara pusat dan daerah,” sebutnya.
Muhammad Kusyasyi, yang akrab disapa Pangeran Muda, menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga bisa memicu ketidakpercayaan daerah terhadap pemerintah pusat, khususnya saat daerah sedang mengalami defisit anggaran.
Ia mengkritik keras keputusan Menteri Keuangan yang memotong 25 persen anggaran pusat ke daerah di seluruh Indonesia, dengan menyebut bahwa angka tersebut bukanlah jumlah kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan Aceh dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Coba bayangkan bila masyarakat di seluruh Nusantara beramai-ramai mengecam tindakan Menteri Purbaya dan turun ke jalan. Itu sangat tidak kita inginkan. Apalagi kalau sampai terjadi perpecahan, korbannya adalah rakyat Aceh,” tegasnya.
Kusyasyi juga mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, jika anggaran sampai dipotong sebesar 25 persen.
“Jangankan untuk membangun provinsi dan kabupaten, untuk gaji aparatur negara saja mungkin masih kekurangan,” sesalnya.
Di akhir wawancara, Pangeran Muda mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat, khususnya Menteri Purbaya, perlu memahami kondisi daerah secara lebih mendalam.
“Mungkin ada hal-hal yang belum dipahami oleh Pak Menteri terkait kondisi daerah yang berbeda-beda di Indonesia, terutama Aceh sebagai daerah otonomi. Karena itu, mari seluruh stakeholder bahu-membahu menyukseskan pembangunan daerah,” tutupnya.
(Muliadi)
