Paniai- Kebakaran Aset Daerah Kantor Kesbangpol di Madi Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah pada malam hari sabtu, 07/02/2025. Sekitar jam,23:10 Wit, terjadi akibat kekecewaan masyarakat terhadap putusan dismiss Mahkamah Konstitusi (MK), maka ini menunjukkan dampak serius dari ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakadilan dalam keputusan hukum bisa menjadi pemicu konflik, terutama di daerah yang sebelumnya relatif kondusif seperti Paniai.
Masyarakat Peduli Paniai melihat kenyataan bahwa Pilkada dan Pilgub di Paniai Provinsi Papua Tengah cenderung mengarah pada demokrasi keluarga Nawipa. Hal ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah bukan lagi soal kepentingan rakyat secara luas, tetapi lebih pada upaya mempertahankan kekuasaan dalam satu marga atau keluarga tertentu.
Fenomena ini bisa dilihat sebagai bagian dari politik kekerabatan, di mana anggota keluarga yang memiliki pengaruh berusaha terus mempertahankan kendali atas pemerintahan. Jika benar terjadi, ini bisa menimbulkan tantangan dalam menciptakan demokrasi yang sehat, karena pemimpin yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibanding kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, perlu juga dilihat dari sisi lain: apakah kepemimpinan Nawipa benar-benar didukung oleh rakyat karena prestasi dan kepercayaan, atau ada indikasi monopoli politik? Ini adalah pertanyaan yang mungkin perlu dijawab oleh masyarakat Paniai dalam menghadapi Pilkada yang terjadi pada tanggal, 27 November 2024 lalu.
Ketika menilai masyarakat peduli paniai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tidak menjalankan perannya dengan adil dalam sengketa Pilkada Paniai, maka kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi bisa semakin melemah. Keputusan yang dinilai tidak adil bukan hanya berdampak pada Pilkada saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi praktik yang lebih buruk di masa depan.
Masyarakat Peduli Paniai tampaknya melihat bahwa alih-alih memperbaiki demokrasi, keputusan MK justru memperkuat dugaan kecurangan dan membiarkan KPUD Paniai bertindak tanpa akuntabilitas. Jika ini benar, maka dampaknya bisa lebih luas, bukan hanya di Paniai tetapi juga di daerah lain yang menghadapi situasi serupa.
Jika adanya bukti hukunnya, benar seorang calon wakil bupati atas nama Ham Yogi di Paniai masih menjabat sebagai anggota DPRD dan tidak lakukan pemberhentian dari ketua partai PKB sesuai aturan, maka hal ini jelas melanggar prinsip demokrasi dan aturan pemilu yang berlaku. Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan dalam pencalonan.
Semestinya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dan mengabaikan gugatan tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan, wajar jika muncul kecurigaan bahwa ada kepentingan politik atau bisnis yang berperan dalam keputusan tersebut. Ini semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia, khususnya di Paniai.
Pandangan masyarakat peduli paniai dinilai tidak adil terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, seharusnya bertindak sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, bukan sebagai alat kepentingan politik atau kelompok tertentu. Jika ada indikasi bahwa keputusan MK dalam sengketa Pilkada Paniai lebih dipengaruhi oleh kepentingan hakim MK daripada keadilan hukum, maka hal ini dapat merusak citra negara dan memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Tuturnya.
Di Laporkan oleh YOSEP SONDEGAU
TUTUP
