Manado, starbpknews.id – Kebakaran KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Minggu (20/7/2025), bukan sekadar musibah, melainkan potret kelalaian sistemik dalam pengawasan keselamatan pelayaran. Kapal yang mengangkut ratusan penumpang dari Talaud ke Manado itu terbakar hebat, menewaskan tiga orang dan memicu kepanikan massal. Ironisnya, liferaft (rakit penyelamat) tidak berfungsi, sementara penumpang terpaksa melompat ke laut tanpa pelampung memadai .
Pertanyaan besar mengemuka: bagaimana kapal dengan fasilitas keselamatan minim bisa beroperasi? Padahal, KSOP Manado dan Melonguan seharusnya memeriksa kelayakan kapal, termasuk dokumen SIUPAL (Surat Izin Usaha Pelayaran) dan SIUPKK (Surat Izin Usaha Pengangkutan Kargo dan Penumpang). Namun, fakta di lapangan menunjukkan pemeriksaan mungkin hanya formalitas belaka. “Ini kelalaian gabungan: pengelola kapal lalai, KSOP lalai mengawasi,” tegas Yohanes Missah, Sekjen LSM Kibar Nusantara Merdeka (KNM) .
Data manifes kapal pun dipertanyakan. KSOP mencatat 280 penumpang, tetapi tim SAR menemukan 580 korban—lebih dari dua kali lipat kapasitas. Nakhoda KM Barcelona, IB, telah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UU Pelayaran, termasuk mengabaikan prosedur darurat kebakaran dan melebihi kuota penumpang . Namun, akar masalahnya lebih dalam: “Overkapasitas sudah jadi rahasia umum di rute Talaud-Manado. Pemerintah tutup mata,” ujar Gunawan Talenggoran, anggota Komisi 2 DPRD Talaud .
Pihak PT Surya Pacific Indonesia, pemilik KM Barcelona, mengaku kapal telah diperiksa KSOP sebelum berlayar. Namun, mereka mengakui adanya penumpang “gelap” yang naik tanpa tiket. “Mereka tetap dibayar di laut, tapi tidak tercatat di manifes,” kata Ridwan Faluga, Humas perusahaan . Praktik ini memperburuk risiko keselamatan, terutama saat alat penyelamat seperti sekoci dan pelampung tidak memadai.
Masyarakat Talaud yang kerap menggunakan rute ini mengeluhkan kondisi kapal yang semrawut. “Penumpang berjejal seperti jemuran, ranjang habis, barang muatan menumpuk,” ujar Esra Bambulu, salah satu korban selamat . Padahal, sejak Desember 2024, KSOP Manado mengklaim telah menambah armada kapal ke Talaud untuk mengantisipasi lonjakan penumpang . Namun, tambahan armada tak berarti jika pengawasan keselamatan lemah.
Yohanes Missah mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Sulut Yulius Selvanus (YSK) bertindak tegas: “Cabut izin KSOP Manado dan Melonguan yang lalai, proses hukum agen kapal, dan perbaiki sistem pengawasan!” . Desakan ini didukung publik, terutama setelah video viral menunjukkan ABK gagal mengoperasikan liferaft saat kebakaran .
Tragedi ini seharusnya jadi pelajaran berharga. “Keselamatan harus jadi prioritas, bukan keuntungan,” tegas Hendrik Lahiwu, warganet yang kritis . Pemerintah diharap segera mengevaluasi seluruh kapal penumpang di Sulut, memastikan standar keselamatan sesuai regulasi, dan menindak tegas pelanggar.
Sementara dua korban masih hilang, tim SAR terus berupaya menemukan mereka . Untuk korban jiwa, keluarga berharap keadilan. “Mereka meninggal karena kelalaian manusia, bukan takdir,” kata salah satu keluarga korban. Tragedi KM Barcelona harus jadi titik balik reformasi transportasi laut Sulut—jangan sampai terulang lagi. (Welly Mamonto)
