Jambistarbpknews.id. Anggota buruh bongkar TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) beroperasi di PT SSN (sabang sawit nusantara) beralamat di Kecamatan Bathin VIII kabupaten sarolangun mengeluhkan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Sarolangun. Para buruh mengungkapkan besarnya biaya pembuatan kartu anggota yang mencapai Rp 250.000, padahal menurut anggaran dasar rumah tangga (ADRT) SPTI, uang pangkal atau biaya kartu anggota seharusnya hanya Rp 25.000.
Salah seorang anggota buruh yang enggan disebutkan namanya menuturkan, “Kami sangat keberatan dengan biaya pembuatan kartu anggota yang sangat mahal ini. Jika kami menolak membayar, kami diancam akan diberhentikan dari pekerjaan.”
Selain masalah biaya kartu anggota, para buruh juga mengeluhkan bahwa pengurus SPTI saat ini tidak dipilih melalui mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) atau Musyawarah Unit Kerja (Musnik) yang sesuai dengan aturan organisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi kepengurusan SPTI Sarolangun.
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan pengurus. Tiba-tiba saja ada pengurus baru yang kami tidak tahu bagaimana prosesnya,” ungkap buruh tersebut.
Tidak hanya itu, para buruh juga mengeluhkan adanya pemotongan upah yang dilakukan oleh pengurus SPTI. Pemotongan ini semakin memberatkan kondisi ekonomi para buruh yang seharusnya mendapatkan upah yang layak juga tidak pernah ada laporan keuangan secara tertulis kepada anggota.
Menanggapi permasalahan ini, para buruh meminta kepada instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sarolangun dan aparat penegak hukum, untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pungli dan penyalahgunaan wewenang di SPTI Sarolangun.
“Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan adil. Kami ingin SPTI Sarolangun bersih dari praktik-praktik yang merugikan buruh,” tegasnya.
Para buruh juga berharap agar kepengurusan SPTI Sarolangun segera melakukan Muscab atau Musnik yang transparan dan demokratis, sehingga menghasilkan kepengurusan yang benar-benar mewakili kepentingan buruh.
