Jombang, StarBpkNews.id
Jombang, 18 April 2025 — Majelis Pers Indonesia Raya (MPIR) menggelar pertemuan bersama sejumlah komunitas media dan jurnalis di Kabupaten Jombang. Agenda utama kegiatan ini adalah konsolidasi keanggotaan serta memperkuat sinergi antara organisasi pers dengan pemerintah daerah.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain komunitas media lokal, LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) yang diketuai Sahrehal, Ketua MPIR Mojokerto Simon, Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah (akrab disapa Gus Sentot), Kepala Dinas Kominfo Jombang Indro Wahyudi, serta Ketua Organisasi Penggiat Anti Narkoba WRC (Walet Reaksi Cepat) BIRENDRA Jombang, Adi Waluyo.
Perwakilan MPIR, Harisa, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan. Ia menegaskan bahwa setelah verifikasi data keanggotaan rampung, MPIR akan mengadakan pertemuan lanjutan pada bulan Mei. “Konsolidasi ini adalah langkah penting untuk memperkuat barisan pers di tengah dinamika nasional,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan JRPK menyoroti pentingnya kemitraan yang sehat antara media dan pemerintah. “Media adalah mekanisme kontrol yang sah dalam demokrasi. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik yang membangun, dan media pun harus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya,” katanya.
Diskusi juga membahas dinamika internal organisasi pers, termasuk transisi dari MPN ke MPIR. Meskipun sempat terjadi perbedaan penyebutan nama, hal tersebut dianggap wajar dalam proses reorganisasi dan tidak memengaruhi substansi perjuangan di lapangan.
Isu lain yang mengemuka adalah pandangan sebagian masyarakat terhadap profesi jurnalis lokal yang masih sering diremehkan. Salah satu peserta diskusi menekankan bahwa profesi ini sah secara hukum, dengan dukungan kontrak kerja, fidusia, dan perangkat profesional lainnya.
Kepala Dinas Kominfo Jombang, Indro Wahyudi, turut menyampaikan pentingnya kolaborasi antara insan pers dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kepada pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. “Kominfo sebagai bagian dari pemerintahan tidak boleh alergi terhadap kritik yang membangun,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan penyampaian rencana kegiatan selanjutnya, termasuk forum diskusi lanjutan yang akan difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kontinuitas kerja organisasi, serta perancangan strategi konsolidasi antar komunitas media.
Melalui pertemuan ini, MPIR berharap dapat terbangun sinergi kuat antara jurnalis, komunitas, dan pemerintah, guna menciptakan ekosistem media yang sehat, kritis, dan profesional.Media
(Andi Iswahyudi StarBpkNews)
