Kota Payakumbuh– starbpknews.id — dalam dua hari terakhir dihadapkan pada dua peristiwa yang mengundang perhatian publik. Dimulai dengan ambruknya gonjong di Kantor Wali Kota akibat cuaca ekstrem pada Rabu, disusul polemik pelantikan pejabat Eselon II pada Kamis yang memicu pertanyaan serius.
Gonjong Kantor Wali Kota Ambruk: Kualitas Konstruksi Dipertanyakan
Hujan deras disertai angin kencang pada Rabu lalu menyebabkan salah satu gonjong di Kantor Wali Kota Payakumbuh ambruk. Insiden ini memunculkan tanda tanya besar, mengingat gonjong lain di bangunan yang sama tetap kokoh. Masyarakat mempertanyakan kualitas konstruksi gonjong yang ambruk, serta mendesak investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian ini. Gonjong, sebagai simbol arsitektur Minangkabau, memiliki nilai budaya dan sejarah yang tak ternilai bagi masyarakat Payakumbuh. Kerusakan ini bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga sentimen mendalam bagi identitas daerah.
Pelantikan Eselon II Berujung Polemik: Transparansi dan Prioritas Putra Daerah Disorot
Sehari setelahnya, gelombang kontroversi menerjang pelantikan pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Ketidakhadiran sejumlah anggota Forkopimda karena tidak menerima undangan memicu pertanyaan tentang transparansi dan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan.
Sorotan tajam tertuju pada pelantikan Dewi Centong sebagai pejabat Satpol-PP. Keputusan Wali Kota untuk tetap melantik Dewi Centong, yang saat ini tengah menghadapi pengaduan di Polres Kota Payakumbuh, dinilai kurang arif dan bijaksana. Publik mempertanyakan dasar pertimbangan yang digunakan dalam proses seleksi dan pelantikan.
Selain itu, muncul pula perdebatan mengenai representasi putra daerah dalam jajaran pejabat yang dilantik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa tidak ada satupun dari sembilan pejabat yang dilantik berasal dari Payakumbuh. Hal ini memicu kekecewaan dan pertanyaan tentang komitmen pemerintah kota terhadap pemberdayaan sumber daya manusia lokal. Masyarakat menuntut adanya kejelasan mengenai kriteria seleksi dan prioritas yang diberikan kepada putra daerah dalam menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Dua peristiwa ini menjadi catatan kelam bagi Kota Payakumbuh. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, serta prioritas terhadap kepentingan masyarakat lokal menjadi krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan membangun Payakumbuh yang lebih baik.
( Red )
