PAYAKUMBUH —starbpknews.id — Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, menegaskan komitmen pihaknya untuk menelaah dan mengawal pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 secara menyeluruh. Langkah ini diambil guna memastikan arah kebijakan fiskal yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat serta prioritas utama pembangunan daerah.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Erlindawati usai mengikuti rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 yang dipaparkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di ruang sidang DPRD, Senin (27/07/2026).
“DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk mengkaji setiap kebijakan yang tertuang dalam dokumen KUA dan PPAS ini. Tujuannya agar anggaran yang disusun nantinya benar-benar bermanfaat secara langsung bagi masyarakat serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Erlindawati.
Ia menekankan bahwa tahapan pembahasan ini sangat strategis karena akan menjadi acuan dasar dalam menyusun APBD tahun mendatang. Oleh sebab itu, DPRD akan meneliti satu per satu program, target capaian, hingga alokasi dananya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan warga.
Lebih dari sekadar hitungan angka belanja, fungsi pengawalan DPRD adalah memastikan setiap program yang dijalankan berdampak nyata pada peningkatan taraf hidup warga. “Yang menjadi fokus perhatian kami bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi seberapa jauh dana tersebut mampu memberikan manfaat yang terasa langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam pembahasan nanti, DPRD akan memprioritaskan kajian pada sektor-sektor kunci: peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur yang merata, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya program, target indikator makro ekonomi pun akan dicermati ketat. Mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga rasio gini harus realistis dan sesuai kondisi riil di lapangan.
“Setiap target pembangunan harus disusun berdasarkan fakta di lapangan dan kemampuan fiskal yang ada, sehingga pelaksanaannya nanti dapat berjalan maksimal tanpa kendala,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Erlindawati menegaskan bahwa sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas. Seluruh proses pembahasan akan dijalankan secara objektif, transparan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan publik.
“Kami berharap kesepakatan nanti dapat menjadi landasan penyusunan APBD yang efektif, akuntabel, serta mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga Kota Payakumbuh,” pungkasnya.
( Mahwel )
