STARBPKNEWS.ID
Kota Sukabumi|| Perayaan Hari Jadi ke-112 Kota Sukabumi yang seharusnya berlangsung khidmat, justru diwarnai gelombang aksi unjuk rasa dari warga. Balai Kota dan Gedung DPRD menjadi pusat perhatian setelah massa yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib) menggelar demonstrasi besar-besaran,01/04/2026
Aksi tersebut menjadi “kado pahit” bagi pemerintah daerah, dengan tuntutan serius terkait dugaan penyimpangan dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dugaan Mark Up Anggaran dan Kualitas Makanan Dipertanyakan
Ketua Forwacib, Dadang Hermawan atau yang akrab disapa Dadan Jhon, menyampaikan orasi keras di hadapan massa. Ia menuding adanya dugaan penggelembungan anggaran yang tidak sebanding dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak. Tapi yang terjadi di lapangan, kualitas makanan jauh dari standar. Kami menduga ada selisih anggaran yang tidak jelas arahnya,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi kuat adanya praktik penyalahgunaan anggaran yang merugikan hak gizi anak-anak sekolah.
Sorotan Nepotisme dan Monopoli Dapur MBG
Koordinator aksi, Ujang Taufik, turut mengungkap dugaan praktik nepotisme dalam pengelolaan dapur MBG, khususnya di wilayah Kecamatan Cibeureum.
Ia menyebut banyak pelaku UMKM lokal dan Koperasi Merah Putih yang tidak dilibatkan, meskipun memiliki kualitas produk yang baik. Sebaliknya, pemasok tertentu diduga mendapat prioritas karena kedekatan personal.
“Program ini seharusnya memberdayakan ekonomi lokal, bukan menjadi ladang monopoli kelompok tertentu,” ujarnya.
Lemahnya Pengawasan Jadi Sorotan
Forwacib juga menilai lemahnya pengawasan sebagai akar persoalan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pemerintah pusat disebut tidak dijalankan secara konsisten di tingkat daerah.
Minimnya pelaporan harian serta kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan program dinilai membuka celah terjadinya berbagai penyimpangan.
Satgas MBG Akui Keteledoran
Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, akhirnya memberikan klarifikasi di hadapan massa. Ia mengakui adanya kelemahan dalam koordinasi, khususnya terkait pelaporan dari Koordinator Wilayah dan Kecamatan selama bulan Ramadan.
“Kami mengakui ada keteledoran dalam pelaporan dan pengawasan. Ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dan melaporkan persoalan ini ke pemerintah pusat.
Desakan Audit dan Sanksi Tegas
Forwacib menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka mendesak dilakukannya audit investigatif oleh pihak independen maupun pemerintah pusat.
Selain itu, mereka juga menuntut sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencopotan jabatan dan proses hukum.
“Kami ingin perbaikan nyata. Jika terbukti ada penyimpangan, harus ada tindakan tegas,” ujar Dadan Jhon.
MBG Sukabumi Jadi Alarm Nasional
Polemik ini menjadi peringatan serius bagi pelaksanaan program MBG secara nasional. Di tengah upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang penyimpangan di tingkat lokal.
Kasus di Sukabumi menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal program pemerintah.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Warga berharap ada langkah konkret agar program yang menyangkut masa depan generasi bangsa ini dapat berjalan sesuai tujuan.
Pewarta : Adang Suryana
