STARBPKNEWS.ID
SUKABUMI || Ruas jalan Parungkuda–Pakuwon yang semestinya menjadi jalur vital penghubung aktivitas masyarakat, kini justru berubah menjadi simbol ironi pembangunan. Warga setempat menyebutnya sebagai “jalan butut pulang kampung”—sebuah istilah yang mencerminkan kekecewaan mendalam atas kondisi infrastruktur yang kian memprihatinkan.
Kerusakan yang terjadi tidak lagi dalam kategori ringan. Lubang besar menganga di berbagai titik, aspal terkelupas, serta genangan air akibat buruknya sistem drainase membuat jalan ini semakin berbahaya. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya penerangan jalan umum, sehingga saat malam hari, ruas ini berubah menjadi jalur gelap yang mengancam keselamatan pengguna. (01/04/2026)
Bagi warga, melintasi jalan tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah risiko besar.
“Sudah lama begini, bukan baru kemarin. Tapi seperti tidak ada yang peduli,” ungkap seorang warga dengan nada kecewa.
Situasi semakin memanas setelah video kondisi jalan tersebut viral di media sosial. Dalam rekaman itu, warga secara terbuka meluapkan kemarahan dan menyentil pimpinan daerah yang dinilai belum mampu menghadirkan akses jalan yang layak.
Sorotan pun datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ujang Fathulaton, menilai kondisi tersebut sebagai bukti lemahnya perhatian terhadap infrastruktur dasar masyarakat.
Ia bahkan menggaungkan istilah yang kini ramai diperbincangkan: “jalan butut pulang kampung”, sebagai bentuk kritik keras terhadap kondisi yang dinilai tidak layak.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Jalan ini menyangkut keselamatan warga dan aktivitas ekonomi. Harus ada langkah cepat dan konkret,” tegasnya.
Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan peran dinas terkait yang dinilai lamban merespons. Warga menilai kerusakan jalan tersebut telah berlangsung lama dan sudah masuk kategori darurat, namun belum terlihat adanya langkah perbaikan signifikan di lapangan.
Sejumlah indikasi yang mencuat di tengah masyarakat antara lain:
Kerusakan parah terjadi dalam waktu lama tanpa penanganan
Tidak adanya penerangan jalan umum
Sistem drainase buruk yang menyebabkan genangan permanen
Keluhan warga berulang kali disampaikan, namun minim tindak lanjut
Kondisi ini memicu dugaan adanya lemahnya pengawasan, lambannya birokrasi, hingga ketidaksinkronan program antara pemerintah daerah dan provinsi.
Tekanan publik kini terus meningkat. Warga tidak hanya menuntut perbaikan infrastruktur, tetapi juga kejelasan tanggung jawab atas terbengkalainya akses vital tersebut.
“Kalau terus begini, ini bukan kelalaian lagi, tapi pembiaran,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait yang menjawab tuntutan warga secara konkret. Sementara itu, aktivitas masyarakat tetap berlangsung di atas jalan rusak yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan korban.
TEKANAN PUBLIK KIAN MEMBESAR
DPRD telah bersuara, keluhan warga viral, dan fakta di lapangan tak terbantahkan. Kini, sorotan tajam tertuju pada pemerintah daerah dan dinas terkait untuk segera mengambil langkah nyata.
PERTANYAAN KRITIS
Apakah ini sekadar kelambanan birokrasi?
Ataukah ada unsur pembiaran yang disengaja?
Dan yang paling mendesak—
berapa banyak lagi korban yang harus jatuh di “jalan butut pulang kampung” sebelum tindakan nyata benar-benar diwujudkan?
Pewarta : Adang Suryana
