PAYAKUMBUH – starbpknews.id –Gelombang pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh baru-baru ini menyisakan tanda tanya besar di benak publik. Sorotan tajam kini tertuju pada dominasi figur-figur dari satu organisasi kedaerahan tertentu yang menduduki posisi vital di birokrasi “Kota Batiah”.
Ucapan Selamat yang Membuka Tabir
Awalnya, pengurus Ikatan Keluarga Agam Bukittinggi (IKAB) Payakumbuh/50 Kota merilis ucapan selamat secara resmi kepada lima pejabat yang baru dilantik. Namun, ucapan selamat ini justru menjadi pintu masuk bagi publik untuk menelisik lebih dalam latar belakang para pejabat tersebut. Kelima nama tersebut adalah:
1. Bapak Dr. Syahri (Inspektur Kota Payakumbuh)
2. Bapak Rajman Sunardi, ST, MT (Kabag Dalbang & PBJ)
3. Bapak Drs. Danil Defo (Kabag Pemerintahan)
4. Ibu Dewi Mulia, SSTP (Camat Payakumbuh Selatan)
5. Yulia Fitri, ST, MEng (Sekretaris Dinas LH)
Fakta Mengejutkan: Seluruhnya Adalah Pengurus IKAB
Hal yang membuat publik terhenyak adalah fakta bahwa kelima pejabat tersebut merupakan pengurus di internal organisasi IKAB. Penempatan lima orang pengurus dari satu organisasi yang sama ke dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan dinilai bukan sebuah kebetulan semata.
Tokoh rantau, Ujang Kirai, langsung bereaksi keras dengan istilah “Dusta di Antara Kita”. Ia mempertanyakan mengapa gerbong pengurus organisasi tertentu begitu dominan, seolah-olah terjadi penguasaan birokrasi secara sistematis.
“Kok bisa dari lima yang terpilih, semuanya pengurus organisasi yang sama? Ini sangat janggal. Pertanyaannya, di mana posisi putra daerah asli Payakumbuh dalam gerbong ini?” ujar Ujang Kirai dengan nada satir.
Sistem Merit atau Sistem Kelompok?
Kritik ini semakin memanas karena penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan organisasi atau primordial dianggap telah mencederai Sistem Merit. Berdasarkan aturan, manajemen ASN seharusnya didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan karena faktor “Barisan Bersatu” atau kedekatan dengan kelompok tertentu.
Ujang Kirai menegaskan bahwa jika roda pemerintahan dijalankan berdasarkan kepentingan kelompok (eksklusif), maka hal tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara.
“Jabatan itu amanah rakyat, bukan jatah organisasi. Jika Pemko Payakumbuh hanya memprioritaskan kelompok sendiri dan sensitif terhadap kritik, itu jelas pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan rakyat,” tambahnya.
Ancaman Lumpuhnya Kepercayaan Publik
Fenomena “pengurus organisasi menguasai kota” ini dikhawatirkan akan menciptakan blokade di birokrasi, di mana kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat luas. Publik kini menanti klarifikasi dari pimpinan daerah: apakah penunjukan ini murni karena kompetensi, ataukah memang ada “titipan” untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu di pemerintahan Kota Payakumbuh
( Tim )
