Berita – Starbpknews.id.
Menyoroti Kinerja 5 anggota DPRD Propinsi papua barat Perwakilan dapil III Bintuni yang beberapa waktu lalu melakukan Reses di beberapa distrik kabupaten teluk bintuni itu belum tepat sasaran Kenapa, saya sebagai anggota Pogja adat menyoroti kinerja DPRD Propinsi papua Barat karena setiap turun dan melaksanakan kegiatan Reses atau penjaringan aspirasi dari masyarakat kabupaten teluk Bintuni itu selalu laksanakan Penjaringan di ibu kota kabupaten teluk Bintuni saja sedangkan di tingkat Distrik-Distrik serta kampung kampung itu jarang sama sekali tidak di laksanakan reses atau penjaringan aspirasi dari masyarakat akar rumput tersebut apa lagi wilayah pegunungan dan wilayah Pesisir itu sama sekali tidak turun untuk melaksankan pendekatan, penjaringan aspirasi serta turun langsung di lapangan untuk meninjau lokasi lokasi yang benar-benar masyarakat butuhkan seperti jalan, jembatan, Rumah layak huni, penerangan dan air bersih (MCK) hal ini saya sebagai anggota MRPB memberikan tekanan kepada 5 anggota DPRD Propinsi papua Barat perwakilan Dapil III bintuni agar kedepan benar-benar Melaksanakan tupoksi sebagai DPRD untuk meninjau dan menimbah dan menampung aspirasi masyarakat kabupaten teluk Bintuni secara keseluruhan dan merata Jagan hanya fokus di ibu kota bintuni saja tetapi tolong perhatikan distrik ditrik yang jauh seperti distrik moskona barat itu daerah yang di kategorikan daerah sona merah atau daerah rawan tetapi dengan adanya kami sebagai MRP Pokja adat Perwakilan adat yang tidak mempunyai biya penunjang seperti Dana aspirasi dan hak hak lainnya tetapai kami sudah terbukti berbuat dalam hal ini kami lakukan pendekatan akhirnya 5 DPO di moskona barat kami MRPB pokja adat bisa berusaha dan saat ini bisa keluar bergabung ke NKRI. ini adalah bukti hasil kerja kami sehingga Kami siap menyoroti kinerja 5 anggota DRPD Propinsi papua Barat Perwakilan Dapil III Bintuni.
Kata Anggota MRPB Pokja Perwakilan adat bintuni Eduard Orocmna st. Menegaskan DPRD Propinsi papua Barat harus benar benar melihat aspirasi murni dari masyarakat di kampung kampung untuk mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.
DPRD PB harus menjadikan Aspirasi Masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.
DPRD PB merupakan bagian dari pemerintah Daerah yang bertugas untuk menjalinmenjaling Aspirasi masyarakat
DPRD PB harus mampu mendekatkan Penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akar rumput
DPRD PB harus menguatkan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD PB lebih aspiratif
DPRD PB harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan DPRD PB.
DPRD PB harus membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran pendapatan belanja Daerah.
DPRD PB harus membentuk peraturan Daerah bersama sana gubernur dan bupati.
Kode etik DPRD PB bertujuan untuk menjaga citra martabat kehormatan, dan kredibilitas Anggota DPRD PB
Edu O. St. MRP PB
Pungkasnya:
