Sabatang Starbpknews-id. Badan permusyawaratan desa atau di singkat BPD adalah lembaga yg paling berperan penting di dalam lingkup desa. Selain dari melaksanakan fungsi pemerintahan Desa BPD Juga menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik di desa, Hal ini telah di Atur dalam Permendagri No 110 thn 2016 Tentang badan permusyawaratan desa ( BPD ).
Masyarakat desa sabatang berharap, dgn menjalankan fungsinya BPD harus mampu mengikuti mekanisme yg telah d Atur sesuai peraturan-perundangan bahwa keterlibatan Ketua dan keanggotaan BPD harus aktif dalam mengawal Aspirasi masyarakat “ujar beberapa warga yg enggan d sebutkan namanya untuk tdk di pablikasi.
Mereka meminta jika struktur keanggotaan BPD sangat penting maka Ketua BPD Harus lihai dalam meninjau kerja kerja keanggotaan BPD yg pasif tanpa pandang bulu.
sala satunya ada satu anggota BPD yg pasif di beberapa bulan ini terhitung sejak Januari 2025 sampai-juni 2025 berikisar 6 bulan. sesuai ketentuan maka, Ketua BPD harus segerah mengambil langkah untuk mengadakan Musyawarah BPD agar yg bersangkutan segerah di berhentikan sesuai kriteria ketentuan paraturan perundang-undangan.paragraf ke 3 pasal 20 tentang Pemberhentian keanggotaan BPD. di usulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada bupati melalui kepala desa.
Selanjutnya warga meminta bahwa keanggotaan BPD yg pasif harus segerah d tindaklanjut karena yg bersangkutan sudah bertugas d luar dari desa sabatang maka dari itu Ketua BPD Harus segerah mengambil langkah agar tdk ada kekosongan dalam struktur keanggotaan BPD.
“Marselina Umafagur adalah anggota BPD yg sudah bertugas di kabupaten di salah satu instansi ternama otomatis kerja kerja BPD sudah tdk lagi d lakukan(pasif) ujar warga.
Mereka meminta PAW segerah naik berdasarkan kriteria.
dan warga pun menambahkan Agar BPD harus konsisten dalam mengawal Aspirasi Masyarakat serta Aktif mengontrol kebijakan pemerintah Desa Agar berjalan sesuai ketentuan”pungkas warga.
Ruswal Samawa
Jurnalis
