Aceh Utara,starbpknes.id – 6 Februari 2025. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Aceh Utara tengah menggalang dana dari wali murid untuk membangun pagar sekolah sepanjang 100 meter dengan tinggi 2 meter berbahan beton. Pembangunan ini dinilai mendesak karena hingga saat ini sekolah belum memiliki pagar, sehingga banyak siswa keluar saat jam istirahat tanpa izin.
Kepala MTsN 1 Aceh Utara, Pak Dahlan,S.A.G mengungkapkan bahwa anggaran untuk pembangunan pagar tidak tersedia dalam Dana BOS yang diterima sekolah. “Dana BOS kami sekitar Rp1,1 juta per siswa per tahun, totalnya lebih dari Rp700 juta untuk 700 siswa. Namun, dana itu khusus untuk operasional sekolah, bukan untuk pembangunan. Anggaran rehab sekolah pun hanya Rp80 juta per tahun dan harus dibagi ke berbagai item, sehingga tidak bisa dialokasikan untuk pagar,” jelasnya.
Ketua Komite Sekolah, Tgk. Haji Budiman, mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya mencari bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi, tetapi belum membuahkan hasil. “Kami sudah mengajukan proposal ke Pemda Aceh Utara dan provinsi, tetapi tidak ada tanggapan. Kemenag sendiri tidak memiliki anggaran untuk pagar, kecuali melalui dana hibah dari bupati, yang hingga kini belum terealisasi,” ungkapnya.
Sebagai solusi, komite dan wali murid sepakat untuk menggalang dana secara mandiri. “Kami mengajak wali murid untuk menyumbang Rp100.000 per siswa, kecuali yatim yang tidak dipungut biaya. Bagi keluarga miskin yang memiliki dua anak di sekolah ini, cukup membayar Rp150.000. Selain itu, ada guru yang menyumbang Rp500.000 dan ada juga yang memberikan Rp300.000. Bahkan, beberapa mantan siswa seperti Tgk. Adek Dewan dan Cheh Fadil ikut membantu dengan donasi Rp10 juta,” tambah Tgk. Budiman. Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul mencapai Rp34 juta dari total kebutuhan Rp105 juta.
Namun, penggalangan dana ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu wali murid asal Lhoksukon mengungkapkan kekhawatirannya. “Sekolah negeri sebesar ini sudah mendapat Dana BOS yang cukup besar dari pemerintah pusat. Mengapa masih perlu mengutip dana dari wali murid? Ini membuat kami bertanya-tanya apakah pengelolaan anggaran sudah optimal,” ujarnya.
Di sisi lain, komite sekolah menegaskan bahwa pengumpulan dana ini dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan. “Kami sudah mengundang seluruh wali murid dalam rapat dan mereka sepakat dengan kebijakan ini. Tidak ada yang keberatan, dan ini adalah satu-satunya cara agar pagar sekolah bisa segera dibangun,” tegas Tgk. Budiman.
Polemik ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan, terutama di sekolah negeri. Harapannya, solusi terbaik dapat ditemukan demi kenyamanan dan keamanan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar.[Muliadi&tim]
