Desa Cap, Obi utara –Starbpknews.id., maraknya dugaan penyelewengan kebijakan publik oleh aparat pemerintahan desa di kabupaten Halmahera Selatan seakan menambah daftar mosi ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa, di ruang lingkup kabupaten Halmahera Selatan., sejumlah warga desa cap kecamatan obi utara, kabupaten Halmahera Selatan., kepada awak media menuturkan berbagai kebijakan pemerintahan desa yang di nilai kontroverlial seringkali terjadi di desa mereka, seakan tak kunjung menemukan kilas balik dari permasalahan tersebut.,
warga berharap agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan evaluasi serius terhadap kinerja pada tatanan pemerintahan di tingkat desa
serta sistem birokrasinya,
salah seorang warga desa cap, inisial ( FJ ) ungkap keluhnya terhadap sistem dan kebijakan pemerintah desa yang selama ini di anggap tidak pernah menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka sejak tahun 2019 hingga 2025 yang di ketahui warga,
sementara berdasarkan data yang di peroleh dari salah satu platform digital terkait informasi penyaluran dana desa, tercantum sejumlah uraian kegiatan desa beserta alokasi anggaranya sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kegiatan desa kepada dinas terkait,
menurutnya hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan realita yang ada, kegiatan desa yang tercantum dalam laporan tersebut semestinya di himpun berdasarkan musyawarah desa, karena dengan (Musdes) maka aspirasi warga dapat di serap oleh pemerintah desa secara langsung sebagai bentuk acuan dalam menata pembangunan desa,
tambahnya, jika Laporan Anggran yang tertuang dalam sistem informasi tersebut di gunakan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban tentu banyak menuai kejanggalan yang di nilai fiktif dan tidak sesuai dengan realitanya di lapangan, misalnya salah satu program penguatan ketahanan pangan di tingkat desa yang menguras anggaran desa cukup fantastis namun kenyataan ” ZONK ” hal ini sangatlah merugikan masyarakat desa tentunya ungkap ( FJ ),
seiring dengan ini warga desa cap obi utara, berharap kepada Bupati Halmahera Selatan agar lebih tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tingkat desa..!!
sebagai bentuk tanggung jawab moril dan politik untuk membersihkan pemerintahanya dari oknum-oknum yang merusak citra daerah,
jika Bupati tidak bertindak tegas, maka kredibilitasnya sebagai pemimpin akan semakin tergerus dan masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahanya,
ujar warga desa cap dengan tegas meminta komitmen reformasi dan transparansi,
ini adalah ujian bagi komitmen Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan terhadap reformasi birokrasi dan transparansi,
jangan biarkan oknum-oknum pejabat di tingkat desa merusak upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
team : bpknews
Penulis ( Risna )
