Halmahera Selatan, Starbpknews.id 8 September 2025 – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat dan mahasiswa di Halmahera Selatan pada Senin (8/9) berlangsung di depan kantor pemerintahan daerah. Ratusan massa hadir menyampaikan tuntutan terkait sejumlah persoalan pemerintahan yang dinilai belum ditangani secara tuntas.
Dalam momentum tersebut, Wakil Bupati Halmahera Selatan turun langsung menemui para pengunjuk rasa, didampingi aparat kepolisian, pejabat pemerintah, serta unsur keamanan lainnya. Dengan menggunakan pengeras suara, Wakil Bupati menyampaikan pernyataan sikap resmi pemerintah daerah di hadapan peserta aksi.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan saudara-saudara sekalian. Apa yang menjadi tuntutan akan kami pelajari, kemudian ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum dan mekanisme pemerintahan yang berlaku,” ujar Wakil Bupati.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, sebab hal itu merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Wakil Bupati juga mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara damai, tanpa menimbulkan kericuhan.
“Pemerintah daerah tidak anti kritik. Justru dengan adanya aspirasi seperti ini, kami bisa melihat langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Namun, mari kita jaga keamanan dan ketertiban bersama,” tambahnya.
Aparat kepolisian yang berjaga memastikan jalannya aksi berlangsung kondusif. Meski diwarnai dengan orasi dan teriakan tuntutan dari peserta aksi, suasana tetap terkendali hingga akhir kegiatan.
Sementara itu, perwakilan massa aksi menyambut baik keberanian Wakil Bupati untuk hadir langsung di tengah kerumunan. Mereka menegaskan bahwa apa yang disampaikan pemerintah harus diwujudkan dalam langkah nyata. “Kami menghargai kehadiran Wakil Bupati, tapi janji pemerintah tidak boleh berhenti pada kata-kata. Kami akan terus mengawal sampai ada realisasi,” tegas salah satu orator.
Aksi unjuk rasa ini diakhiri dengan penegasan bahwa komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah akan terus berlanjut. Diharapkan, langkah ini menjadi awal dari penyelesaian persoalan yang lebih konstruktif serta memperkuat hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
( Ris BPK )
