Aceh Utara, starbpknews.id – 10 Januari 2025 Petani di Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, khususnya Desa Krueng Lingka Barat, mengeluhkan lonjakan harga pupuk subsidi yang kini dijual hingga Rp160 ribu per sak. Harga tersebut jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp115 ribu per sak.
Herdi, salah satu petani, menyebut kelangkaan pupuk di kios resmi menjadi penyebab utama tingginya harga.
“Awalnya kami mencari pupuk subsidi di kios resmi dengan membawa RD KK, tapi mereka bilang stok habis. Akhirnya kami terpaksa beli di kios lain dengan harga Rp160 ribu per sak,” ungkapnya.
Meski pupuk kembali tersedia di kios resmi, harga masih tetap tinggi. “Meski sudah ada lagi di kios resmi, harganya tetap Rp160 ribu per sak. Ini sangat memberatkan,” tambah Herdi.
Desakan Pengawasan Distribusi
Keluhan serupa disampaikan Sulaiman (50), petani lainnya yang menyoroti lemahnya pengawasan distribusi pupuk subsidi.
“Pemerintah harus segera turun tangan. Kalau kondisi ini dibiarkan, kami bisa gagal panen karena tidak mampu membeli pupuk,” ujarnya dengan nada khawatir.
Lonjakan harga pupuk subsidi dianggap sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan sektor pertanian di wilayah Baktiya, yang selama ini bergantung pada penggunaan pupuk tersebut untuk meningkatkan hasil panen.
Pernyataan Pihak Terkait
Aziz, perwakilan kepegawaian PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), menegaskan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi pupuk.
“Jika ada kios yang terbukti melanggar aturan, kami akan tindak tegas dan mencabut izin operasinya,” ujarnya melalui panggilan telepon.
Sementara itu, Bang Wan, yang disebut sebagai koordinator distribusi pupuk di Baktiya, membantah dirinya sebagai pengatur distribusi.
“Saya hanya membantu menyampaikan informasi saja. Kami juga sedang rapat untuk mencari solusi atas masalah harga pupuk yang dijual di atas HET,” jelasnya.
Para petani berharap pemerintah segera memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan sesuai aturan, demi meringankan beban mereka dan menjaga keberlanjutan pertanian di wilayah tersebut.
( BPK )
