Tidore Starbpknews.id Menurut narasumber Ko Iman, peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 10:15 WIT, bertepatan dengan pelantikan Walikota Tidore Kepulauan. Alih-alih menjadi hari yang penuh kegembiraan bagi masyarakat, kejadian ini justru menimbulkan kesedihan akibat dugaan intimidasi dan pengusiran paksa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) terhadap pengusaha kecil, khususnya pemilik usaha Nasbak Boltim.
Kesaksian Ko Iman
Ko Iman menjelaskan bahwa sekitar 90 orang dari Satpol PP dan pegawai pasar tiba-tiba mendatangi lokasi usaha Nasbak Boltim. Menurutnya, kedatangan mereka menyerupai aksi penjajahan di masa lalu, di mana rakyat dipaksa tunduk tanpa perlawanan. “Mereka datang dengan sikap seolah-olah ingin menjajah rakyat seperti zaman kolonial,” ujar Ko Iman.
Puncaknya terjadi ketika seorang petinggi Perindagkop membacakan perintah di hadapan pemilik usaha Nasbak Boltim. Perintah tersebut diduga memberikan instruksi langsung kepada Satpol PP dan pegawai pasar untuk melakukan pengusiran secara paksa. Dalam video yang beredar, terlihat jelas bagaimana petinggi Perindagkop mengangkat tangan sebagai tanda komando, lalu Satpol PP segera bertindak mengusir pemilik usaha dengan cara yang dinilai kasar dan tidak manusiawi.
“Ini adalah bentuk kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan kepada masyarakat kecil,” tambah Ko Iman dengan nada kecewa.
Dampak Politik dan Kekecewaan Masyarakat
Ko Iman menegaskan bahwa seharusnya permasalahan politik tidak berdampak pada usaha kecil masyarakat. “Sekarang bapak sudah terpilih sebagai Walikota, dan kami sebagai masyarakat tetap mengakui bahwa beliau adalah pemimpin kami. Tapi kenapa justru UMKM yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban?” tanyanya.
Ia juga mengingatkan agar para pemimpin tidak menyingkirkan pengusaha kecil karena mereka juga berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarganya. “Walikota adalah pemimpin kita semua. Jangan sampai kepemimpinan ini justru menyulitkan masyarakat kecil,” ucapnya.
Kekerasan terhadap Wartawan
Narasumber lainnya, Uci, juga menyoroti kekerasan yang terjadi terhadap seorang wartawan KPK Sigap yang sedang meliput kejadian ini. “Kami melihat langsung bagaimana seorang wartawan tiba-tiba dicekik lehernya, kemudian diseret seperti binatang,” ungkap Uci.
Tindakan ini jelas mengundang kecaman karena menghalangi tugas jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. “Kami berharap pemerintah Kota Tidore tidak lagi menindas rakyat kecil seperti ini. Kita sudah merdeka, tidak seharusnya ada penjajahan dalam bentuk apapun, terutama terhadap pengusaha UMKM dan wartawan,” lanjutnya.
Harapan dan Seruan Keadilan
Media KPK Sigap berharap agar bentuk intimidasi seperti ini tidak terjadi lagi. “Di seluruh dunia, penjajahan harus dihapuskan. Namun, mengapa di Kota Tidore justru masih ada praktik seperti ini? Mana keadilan bagi rakyat?” tegas mereka.
Sebagai penutup, masyarakat Tidore menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap rakyat kecil. “Rakyat butuh kesejahteraan, bukan intimidasi. Kami berharap pemerintah segera bertindak adil demi kesejahteraan masyarakat Kota Tidore,” pungkasnya.
(TIM RED STARBPK.IDMALUT)
