Starbpknews.id. Gorontalo, Pohuwato – Krisis kemanusiaan yang memprihatinkan terjadi di wilayah tambang Pohuwato, di mana masyarakat penambang terpaksa mempertaruhkan nyawa untuk menyeberangi sungai demi mencapai lahan mereka. Konflik ini dipicu oleh tindakan sepihak PT PETS yang membangun tanggul besar dan pos penjagaan di akses utama menuju lokasi tambang. Tindakan tersebut mengakibatkan pemilik lahan, yang belum menerima tali asih yang dijanjikan, tidak bisa lagi menggunakan jalur utama ke lokasi mereka.
Hingga saat ini, PT PETS lebih fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan persiapan produksi, meskipun permasalahan tali asih masih berlarut-larut. Para pemilik lahan yang merasa belum mendapatkan hak mereka kini merasa terjolimi, terutama karena pihak perusahaan membatasi akses dengan sengaja dan memaksa masyarakat menggunakan jalur alternatif berbahaya—menyeberangi sungai besar. Bagi masyarakat penambang, jalur sungai menjadi satu-satunya akses, meskipun harus mengorbankan keselamatan diri demi mengais rezeki.
Sopyan, anak dari salah satu pemilik lahan yang terdampak, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. “Kami sekarang harus menyeberangi sungai yang luas dan berbahaya karena jalan utama sudah ditutup dengan tanggul dan ada pos penjagaan yang melarang kami lewat. Ini sangat merugikan dan berbahaya bagi kami,” kata Sopyan.
Ia menambahkan bahwa situasi ini sangat tidak adil, terutama karena perusahaan melanjutkan pembangunan di atas lahan yang status tali asihnya belum diselesaikan. “Kami hanya ingin hak kami dipenuhi, jika sudah selesai kami tidak akan kembali lagi ke lokasi tersebut,” tegasnya.
Sopyan juga menyatakan kekhawatiran bahwa ketidakadilan ini bisa memicu konflik besar antara perusahaan dan masyarakat penambang. “Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai terjadi konflik besar yang akan merugikan semua pihak,” ungkapnya penuh harap.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pihak berwenang untuk segera menangani kasus ini. Masyarakat berharap agar pemerintah memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka, serta mengingatkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang telah merugikan masyarakat lokal. Red
