TERNATE, starbpknesw id. Kamis 09/10/2025
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Utara mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan dana dalam kegiatan Festival Nyao Fufu yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Festival yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Dinas Pariwisata, disebut-sebut menggunakan anggaran negara dengan cara yang tidak tepat sasaran.
Gubernur LIRA Maluku Utara, Said Alkatiri, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi dan monitoring lapangan, pihaknya menemukan adanya indikasi markup anggaran dalam kegiatan tersebut. “Dari temuan kami, terdapat pengeluaran anggaran sekitar Rp400 juta untuk belanja ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, padahal para nelayan juga turut membantu menyuplai ikan secara langsung tanpa biaya besar,” ujarnya, Selasa (8/10/2025).
Menurut Said, kebutuhan ikan untuk festival tersebut mencapai 6 ton atau sekitar 6.000 kilogram. Jika satu orang penerima mendapatkan satu kilogram ikan, maka terdapat sekitar 6.000 penerima. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak sebanding dengan jumlah ikan dan anggaran yang digunakan.
“Perhitungan kebutuhan dan realisasi di lapangan sangat tidak relevan. Oleh karena itu, kami meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, untuk segera menyelidiki secara transparan pimpinan OPD dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan. Dana negara harus digunakan secara akuntabel, bukan untuk kepentingan seremonial yang tidak berdampak bagi masyarakat,” tegas Said.
Dia menilai, kegiatan seperti Festival Nyao Fufu seharusnya menjadi ajang promosi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, bukan sekadar proyek penghabisan anggaran. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.
( Del )
Media starbpknesw id.
