Bulukumba-Starbpknews.id.Sorotan keras datang dari Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sulawesi Selatan, Muhammad Darwis, terkait pengelolaan anggaran kerja sama media di Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Ia menilai, praktik keterbukaan anggaran di sektor ini masih jauh dari harapan.
Dalam pernyataan resminya, Jumat (3/4/2026), Darwis menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik—terutama yang bersumber dari APBD—tidak boleh dikelola secara tertutup, apalagi menimbulkan kesan “pilih kasih” terhadap media tertentu.
“Anggaran kerja sama media itu uang rakyat. Tidak boleh dikelola diam-diam. Harus terbuka, jelas, dan bisa diuji publik,” tegasnya.
Darwis yang juga Direktur PT Indo Media Panrita itu secara blak-blakan mengingatkan bahwa minimnya transparansi berpotensi memicu kecurigaan publik, bahkan membuka celah praktik yang tidak sehat dalam distribusi anggaran.
Menurutnya, keterbukaan bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut integritas pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia mempertanyakan dasar penentuan media yang diajak bekerja sama serta besaran anggaran yang digelontorkan.
“Siapa dapat apa, berapa nilainya, dan berdasarkan apa? Ini harus dijelaskan. Kalau tidak, wajar publik curiga,” ujarnya, tajam.
Tak hanya itu, Darwis juga menyoroti pentingnya database media yang valid dan terverifikasi di Kabupaten Bulukumba. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak asal menggandeng media tanpa memastikan legalitas dan aktivitas jurnalistiknya.
“Jangan sampai anggaran publik justru mengalir ke pihak yang tidak jelas. Ini bukan sekadar kerja sama, ini menyangkut tanggung jawab penggunaan uang negara,” sentilnya.
Sebagai representasi insan pers, JWI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, termasuk dalam hal transparansi anggaran. Darwis juga mendesak Pemkab Bulukumba segera membuka data kerja sama media secara rinci dan menyeluruh.
Ia menutup dengan peringatan keras: di era keterbukaan informasi, pengelolaan anggaran yang tertutup hanya akan menjadi bom waktu bagi kepercayaan publik.
“Kalau ingin dipercaya, buka datanya. Jangan ada yang disembunyikan,” pungkasnya.
Editor Sudirman Sanjaya
