PAYAKUMBUH — starbpknews.id — Suasana birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh kini terasa semakin memanas dan tak menentu. Dua pejabat eselon II yang memegang jabatan strategis justru terlibat dalam konflik terbuka yang berujung pada saling melapor. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: akankah prahara besar segera mengguncang tatanan pemerintahan di kota ini?
Kronologi bermula ketika Kepala Dinas Satpol PP yang dikenal sebagai bagian dari kelompok yang disebut Tim Mamise melaporkan dugaan ketidakberesan, penyimpangan, hingga keborokan yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM kepada Walikota. Laporan itu disampaikan secara langsung dan berisi tuduhan-tuduhan serius yang meminta penindakan segera.
Namun, langkah pelapor itu justru menuai sorotan tajam. Sejumlah kalangan di lingkungan pemerintah maupun masyarakat mulai mempertanyakan konsistensi pihak pelapor. Sebab, tak sedikit yang menilai bahwa lingkungan dinas yang dipimpin Kadis Satpol PP pun memiliki sejumlah persoalan yang tak kalah mendesak untuk diperiksa. Sang pelapor seakan “tidak melihat balok di matanya sendiri”, ungkap sumber yang memahami situasi di lingkungan birokrasi setempat.
Pihak yang dilaporkan, yakni Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang tergabung dalam Tim Malora, tidak tinggal diam. Diperoleh keterangan bahwa pihaknya kini tengah menyusun jawaban sekaligus pengaduan balasan yang berisi pembongkaran berbagai fakta yang selama ini luput dari sorotan.
Jika pengaduan balasan itu nantinya resmi disampaikan, maka yang terjadi bukan sekadar pemeriksaan sepihak, melainkan konfrontasi dua arah antar pejabat tinggi. Apa yang semula tampak sebagai tuduhan satu arah, berpotensi berubah total dan mengungkap persoalan yang jauh lebih luas, menyentuh praktik-praktik yang selama ini tertutup rapat di kedua institusi tersebut.
Menyikapi situasi yang semakin pelik, Walikota Payakumbuh kemudian menugaskan Tim Inspektorat untuk memeriksa seluruh persoalan ini secara menyeluruh. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat kini berdiri sebagai pihak yang memegang kendali penuh, sekaligus menjadi “wasit” yang diharapkan memimpin pertandingan ini secara adil.
Tantangan yang dihadapi Inspektorat sangat berat: harus memeriksa pihak yang dilaporkan, namun juga wajib menelusuri dugaan persoalan yang ada di lingkungan pihak pelapor. Jika pemeriksaan hanya berjalan satu sisi saja, maka kepercayaan publik akan runtuh. Oleh karena itu, Inspektorat dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan mengungkap fakta apa adanya tanpa pandang bulu.
Tokoh masyarakat Kota Payakumbuh, Om Sai, menyampaikan seruan yang tegas dan mendesak kepada Walikota maupun tim pemeriksa.
“Kepada Walikota, kami mohon agar tidak menimbang sebelah. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan menyatakan seseorang kalah sebelum proses pemeriksaan selesai sepenuhnya. Jangan berpihak kepada salah satu tim,” tegas Om Sai.
Ia menegaskan, jika terjadi saling tuduh dan saling ungkap fakta, maka kebenaranlah yang harus menjadi satu-satunya dasar penilaian.
“Apabila terbukti ada kesalahan dari kedua belah pihak, maka sanksi harus dijatuhkan kepada keduanya. Bukan hanya kepada salah satu saja. Jangan ada pihak yang dilindungi,” ujarnya dengan nada tegas.
Konflik yang melibatkan dua pejabat eselon II ini kini menjadi sorotan utama seluruh lapisan masyarakat Kota Payakumbuh. Pertarungan antara Tim Mamise dan Tim Malora bukan sekadar persoalan antar pribadi, melainkan ujian bagi penegakan keadilan dan integritas birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota.
Apakah Inspektorat mampu berdiri tegak dan mengungkap semua kebenaran tanpa ketakutan maupun kepihakan? Ataukah hasil akhirnya justru memunculkan tanda tanya yang lebih besar di mata masyarakat?
Satu hal yang pasti: prahara besar sedang membayangi. Warga kini menanti, apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan untuk semua pihak, atau justru kepentingan tertentu yang kembali menang? Perkembangan selanjutnya sangat menentukan arah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Payakumbuh.
( Mahwel )
