JAKARTA ,starbpknews id.rabu 03/06/2026 Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan vokasi pariwisata yang dinilai mengabaikan kawasan Timur Indonesia.
Ketiadaan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua dinilai dapat memicu hilangnya potensi sumber daya manusia lokal (brain drain).
Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Semester I Tahun 2026 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026)
Dalam rapat tersebut, Izzuddin menyoroti porsi anggaran terbesar Kemenpar yang dialokasikan untuk operasional Poltekpar, yakni mencapai Rp 511,36 miliar. Dari alokasi tersebut, tingkat serapan pembayarannya telah menyentuh angka 37,88 persen.
Berdasarkan laporan kinerja kementerian, saat ini terdapat enam Poltekpar dan dua Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang berlokasi di Sragen dan Manado.
Namun, Izzuddin menyesalkan tidak ada satu pun institusi pendidikan tersebut yang didirikan di wilayah Maluku, Maluku Utara, maupun Papua.
Ia membandingkan kondisi sektor pariwisata dengan sektor pertambangan yang saat ini mendominasi wilayahnya.
”Ekonomi Maluku Utara tumbuh 32 persen karena hilirisasi nikel, tapi itu eksklusif. Kami butuh pariwisata agar ekonomi pro-poor (berpihak pada rakyat miskin),” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Maluku Utara tersebut.
Menurut Izzuddin, pemerataan pendidikan vokasi pariwisata adalah kunci agar masyarakat daerah tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya investasi.
Ketiadaan akses pendidikan vokasi negeri di daerahnya justru memaksa anak-anak muda lokal untuk pergi meninggalkan daerah.
”Dari triliunan uang negara, Kemenpar justru mendesain brain drain. Anak daerah harus merantau, dan akhirnya pariwisata Timur hanya dinikmati pemodal luar,” kritiknya.
Fadel salasa
Media starbpknews id.
