100 Hari Kades Cijalingan: Antara Klaim Perubahan dan Ujian Transparansi

STARBPKNEWS.ID

SUKABUMI — Memasuki 100 hari kerja, Kepala Desa Cijalingan, Hj. Dedah Khodijah, mulai menampilkan sejumlah program yang diklaim sebagai bentuk gebrakan awal kepemimpinannya. Namun di balik klaim tersebut, muncul pertanyaan publik terkait sejauh mana transparansi, efektivitas, dan dampak nyata dari program yang dijalankan.

 

Sejumlah pembangunan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan dan penataan fasilitas umum memang terlihat di beberapa titik. Meski demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa realisasi tersebut masih perlu dibarengi dengan keterbukaan informasi, terutama terkait penggunaan anggaran dan skala prioritas pembangunan.

 

“Pembangunan ada, tapi masyarakat juga butuh kejelasan. Anggaran berapa, prioritasnya apa, itu harus terbuka,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Selain infrastruktur, Pemerintah Desa Cijalingan juga disebut mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas program tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan warga.

 

Di sisi lain, pelayanan administrasi desa diklaim mengalami peningkatan. Meski begitu, sebagian warga masih berharap adanya konsistensi dalam pelayanan yang cepat, responsif, dan bebas dari praktik yang berbelit.

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa 100 hari kerja bukan hanya soal menghadirkan program, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

 

Hj. Dedah Khodijah menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa capaian saat ini merupakan langkah awal yang akan terus dievaluasi.

 

“Ini baru awal, kami terbuka terhadap masukan dan akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

 

Ke depan, masyarakat berharap Pemerintah Desa Cijalingan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keterbukaan informasi, pemerataan program, serta pelibatan aktif warga dalam setiap proses pembangunan.

 

100 hari kerja seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar etalase pencitraan. Publik kini menanti, apakah perubahan yang dijanjikan benar-benar berkelanjutan atau hanya sebatas narasi awal kepemimpinan.

 

Pewarta : Adang Suryana

Kaperwil Jawa Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *