Jakarta Selatan, starbpknews id. Senin 13/04/2026
Audiensi antara PT GMM dan Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM Malut) di kantor pusat Korindo Group, Pancoran, berubah menjadi panggung tekanan terbuka yang menyingkap persoalan serius dalam pengelolaan program beasiswa oleh Humas PT GMM.
Pertemuan yang semula diagendakan sebagai forum dialog itu justru berkembang menjadi konfrontasi langsung. BIM Malut secara tegas mendesak pimpinan PT GMM untuk segera mencopot penanggung jawab Humas, Mahdi M. Nur, yang diduga berada di balik ketidakberesan data penerima beasiswa.
Desakan tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan jajaran pimpinan perusahaan, menandai meningkatnya eskalasi ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola program beasiswa yang ditangani Humas PT GMM.
Perwakilan BIM Malut, Rifaldi Takdir, menegaskan bahwa polemik ini tidak sekadar menyangkut angka penerima bantuan, melainkan menyentuh aspek fundamental: integritas dan kejujuran dalam program pendidikan.
“Kami tidak mempersoalkan ada atau tidaknya beasiswa. Yang kami gugat adalah kejujuran data. Ketika tidak transparan, maka wajar publik menduga ada yang disembunyikan,” tegas Rifaldi.
Sorotan utama mengarah pada klaim PT GMM yang menyebut telah menyalurkan beasiswa kepada 40 mahasiswa pada tahun 2024. Namun hingga kini, pihak Humas PT GMM dinilai belum mampu menunjukkan bukti yang dapat diuji publik, seperti daftar nama penerima, asal perguruan tinggi, hingga mekanisme seleksi.
BIM Malut menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan mengarah pada indikasi adanya permainan terselubung dalam pendataan, yang berpotensi menutup akses bagi mahasiswa yang benar-benar berhak.
Tak hanya itu, pola distribusi bantuan melalui orang tua atau wali juga menuai kritik tajam. Skema tersebut dianggap membuka celah penyimpangan karena minim kontrol langsung dari penerima manfaat, sekaligus melemahkan akuntabilitas di tingkat lapangan.
“Jika bantuan tidak diberikan langsung kepada mahasiswa, siapa yang menjamin tidak terjadi penyimpangan? Ini celah besar yang tidak bisa dianggap sepele,” lanjut Rifaldi.
Dalam audiensi tersebut, pihak PT GMM melalui pimpinan perusahaan menyatakan akan melakukan kroscek ulang terhadap data penerima beasiswa, termasuk evaluasi sistem distribusi dan pendataan oleh Humas.
Namun, bagi BIM Malut, langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan. Mereka menilai audit internal tanpa keterlibatan publik hanya akan melahirkan transparansi semu.
BIM Malut pun mendesak dilakukannya verifikasi terbuka dengan melibatkan mahasiswa, masyarakat desa asal, serta pemangku kepentingan lokal sebagai bentuk kontrol sosial yang nyata.
Di tengah polemik, rencana PT GMM untuk menaikkan nominal beasiswa dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per mahasiswa justru dipandang sebagai langkah kosmetik.
“Menambah angka tanpa memperbaiki sistem hanya akan memperbesar potensi masalah. Ini bukan soal nominal, ini soal kejujuran,” tegas mereka.
Audiensi ini pada akhirnya membuka persoalan yang lebih luas: krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan program beasiswa oleh Humas PT GMM yang dinilai belum transparan.
Program beasiswa yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial bagi masyarakat di wilayah lingkar industri kini justru dipertanyakan legitimasi dan dampaknya.
BIM Malut menegaskan bahwa tekanan tidak akan berhenti pada satu audiensi. Mereka berkomitmen terus mengawal hingga ada langkah konkret dari pimpinan PT GMM, termasuk pencopotan pihak yang dianggap bertanggung jawab serta pembenahan total sistem di internal Humas.
“Jika tidak ada tindakan tegas, publik berhak menilai ini hanya alat pencitraan. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan,” tutup mereka.
Dengan tekanan yang kini telah menembus level pimpinan pusat, kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas Humas PT GMM di hadapan publik Maluku Utara.
Fadel salasa
Media starbpknews id.
