Banda Aceh, starbpknews.id.– Tiga ratus tiga puluh sembilan hari kepemimpinan Mualem seharusnya menjadi fase krusial konsolidasi pemerintahan Aceh, terutama dalam memperkuat kapasitas negara menghadapi bencana yang berulang. Namun yang justru mengemuka ke ruang publik adalah kegelisahan kolektif: bencana belum sepenuhnya tertangani, sementara simbol-simbol kekuasaan menghadirkan jarak emosional antara pemimpin dan rakyat.
Pengamat kebijakan publik Sofyan, S.Sos menilai, dalam situasi krisis kemanusiaan, publik tidak hanya menagih kebijakan, tetapi juga kehadiran moral seorang pemimpin. Hal itu menunjukkan setelah beredarnya video Mualem melangkah ke pelaminan yang tersebar luas di berbagai grup WhatsApp. Video tersebut memang belum pernah dikonfirmasi secara resmi, dan detail peristiwanya tidak sepenuhnya diketahui. Namun, kata Sofyan, potongan realitas semacam itu sudah cukup membentuk persepsi masyarakat.
“Di saat rakyat masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dan menunggu kepastian negara, yang muncul justru kesan jarak antara pemimpin dan penderita warganya,” ketus Sofyan.
Ia menegaskan, kritik ini tidak dimaksudkan untuk mengintervensi wilayah privat seseorang. Namun dalam etika kepemimpinan publik, tindakan pribadi seorang kepala daerah tidak pernah sepenuhnya bebas nilai, apalagi ketika Aceh berada dalam kondisi darurat. Seorang pemimpin, menurutnya, tidak hanya diukur dari kebijakan produk atau pidato resmi, tetapi juga dari sensitivitas simbolik dan sikap yang ditampilkan di saat genting.
Ketika dana darurat belum terserap maksimal, ketika penanganan bencana berjalan lambat, dan ketika korban masih menunggu hunian yang layak, maka setiap gestur elite otomatis berubah menjadi cermin.
“Ini bukan semata-mata soal pelaminan, tetapi tentang empati, prioritas, dan kesadaran atas amanah kekuasaan,” kata Sofyan. Dilansir dari penanews.co.id. Selasa,(20/01.026).
Lebih lanjut kata dia, tidak kekurangan pemimpin secara administratif. Yang justru langka adalah kepemimpinan yang hadir secara utuh—fisik, emosional, dan etis—di tengah rakyatnya. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap arah dan watak kepemimpinan Aceh menjadi sebuah keniscayaan.
“Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada keselamatan dan martabat rakyat,” ujarnya.
Sofyan menutup dengan pengingat bernuansa reflektif: Ta peuëk layang ka teuntè wate teungöh na angen, bek sampè Aceh nyoe sabé seutôt lumpo lam teungèut cot uroe —jangan biarkan Aceh terus terombang-ambing di tengah badai karena pemimpinnya abai membaca arah angin.
(Tim BPK News).
