Minahasa Tenggara, Starbpknews.id – Keluarga korban penembakan di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, secara resmi telah menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat terbuka itu mengungkapkan keprihatinan mendalam sekaligus tuntutan atas lemahnya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Ratatotok dan Polres Minahasa Tenggara.
Dalam pernyataannya, keluarga menegaskan bahwa peristiwa penembakan ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Insiden ini terjadi di kawasan yang telah lama dikenal rawan konflik, terutama terkait aktivitas pertambangan ilegal, yang sayangnya justru dinilai minim pengawasan dan pengamanan dari aparat. “Negara seharusnya hadir dan melindungi warganya,” tulis keluarga korban dengan nada kecewa.
Keluarga juga secara khusus meminta perhatian dan bantuan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Brigita Lasut, untuk mengawal kasus ini melalui fungsi pengawasan DPR RI. Mereka berharap keterlibatan wakil rakyat dapat memastikan transparansi dan mendorong proses hukum yang lebih cepat, mengingat selama ini terasa lamban.
Tokoh masyarakat Desa Basaan I, Edy Tololiu, mantan Kepala Desa setempat, menegaskan bahwa tuntutan keluarga korban mencerminkan suara masyarakat luas. “Warga menuntut keadilan yang tuntas, adil, dan berimbang. Kasus ini tidak boleh dibiarkan kabur atau berhenti di tengah jalan,” ujarnya. Pernyataan ini menguatkan kesan bahwa kepercayaan publik terhadap penanganan hukum di daerah tersebut mulai menipis.
Selain itu, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Utara, Hendra Tololiu, turut mendesak agar kasus ini diusut secara menyeluruh. Ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak lain yang diduga terkait, harus diproses hukum. “Ini demi keadilan bagi korban dan untuk mencegah kejadian serupa terulang,” tegasnya. Desakan ini menyiratkan kekhawatiran akan adanya keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas yang belum tersentuh hukum.
PPWI Sulut juga mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Minahasa Tenggara, yang dinilai menjadi akar konflik dan kekerasan. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat di tingkat Polsek dan Polres. Sayangnya, hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dan komitmen jelas dari kepolisian setempat untuk menertibkan aktivitas ilegal tersebut, yang seharusnya menjadi tugas utama mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru penanganan kasus ini. Keluarga korban berharap Kapolri dapat mengambil langkah tegas. Ketidakpastian dan kesunyian respon dari institusi penegak hukum ini semakin menguatkan keresahan masyarakat akan tegaknya keadilan di wilayah mereka.
Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, bukan sekadar wacana yang kembali tenggelam oleh waktu. Semoga surat terbuka ini menjadi pengingat keras bagi aparat untuk segera bertindak. (Tim/Red)
