Aceh Utara, Starbpknews.id – Panwaslih Kabupaten Aceh Utara bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelar kegiatan Penguatan Sinergitas Kelembagaan dalam Strategi Pengawasan Pemilu di Aula Sekdakab Aceh Utara, Senin (29/9/2025). Agenda ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas.
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, Anggota Panwaslih Yusriadi, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi, Asisten I Setdakab Fauzan, Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara Tajuddin, serta sejumlah ketua kelembagaan di Aceh Utara.
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, menegaskan bahwa pengawasan Pemilu lebih menekankan pada pencegahan pelanggaran, bukan sekadar mencari kesalahan peserta.
“Kita berharap tidak ada pelanggaran, baik karena ketidaktahuan maupun kesengajaan. Konsekuensinya berat, mulai dari kurungan hingga denda puluhan juta rupiah,” tegasnya.
Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, menambahkan bahwa kesuksesan Pemilu ditentukan oleh sinergi semua pihak. Tantangan pengawasan, seperti politik uang dan maraknya hoaks di media sosial, menurutnya harus dihadapi dengan kerja sama lintas sektor.
Sementara itu, Koordinator Divisi SDMO Panwaslih Provinsi Aceh, Yusriadi, SE., M.S.M, menyoroti adanya dualisme kelembagaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Menurutnya, perbedaan regulasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Ada dua lembaga dengan tugas hampir sama, padahal masyarakat menghadapi Pemilu dan Pemilihan dalam waktu berdekatan. Ini perlu perhatian serius dari pembuat regulasi,” ujarnya.
Asisten I Setdakab Aceh Utara, Fauzan, menekankan tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah dengan 27 kecamatan, 852 desa, dan ribuan TPS. Pemkab, katanya, berkomitmen mendukung pengawasan termasuk dengan penyediaan anggaran asuransi bagi petugas KPPS.
Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara, Tajuddin, juga memastikan DPRK siap mendukung Panwaslih, baik melalui kebijakan maupun anggaran. Ia berharap dualisme kelembagaan segera diselesaikan agar pengawasan lebih efektif.
Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi dan sinergitas kelembagaan. Panwaslih Aceh Utara berharap Pemilu 2025 dapat terlaksana dengan bersih, adil, dan berintegritas, sekaligus menjadi contoh baik bagi daerah lain. (Muliadi)
