Aceh Utara. starbpknews.id – Dampak banjir besar yang merusak ratusan hektare sawah dan jaringan irigasi di Aceh Utara mendorong DPRK setempat mencari langkah cepat dan terukur untuk menyelamatkan sektor pertanian. Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Publik Pengelolaan Pertanian Pasca Banjir yang digelar Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Senin (9/2/2026).
Forum yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Aceh Utara tersebut melibatkan lintas unsur, mulai dari DPRK, pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, LSM, hingga para mukim dari wilayah terdampak banjir.
Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Utara dalam penyampaiannya menekankan agar setiap kebijakan pemulihan pertanian benar-benar berorientasi pada hasil dan tidak sekadar menghabiskan anggaran.
“Program pertanian pasca banjir harus efektif. Kalau tidak mampu menghasilkan minimal 10 sampai 15 ton padi per hektare, lebih baik anggarannya tidak dihamburkan,” tegasnya.
Kondisi Tanah Asam Jadi Ancaman Serius
Tim Penyuluh Pertanian Aceh Utara memaparkan hasil pemeriksaan lapangan yang menunjukkan kondisi tanah sawah pasca banjir berada pada tingkat keasaman tinggi, dengan pH berkisar antara 3 hingga 7. Kondisi ini dinilai berpotensi besar menurunkan produktivitas padi jika tidak ditangani dengan tepat.
Ironisnya, banyak petani sudah mulai menanam kembali secara mandiri tanpa pendampingan teknis maupun bantuan pemerintah.
“Tanpa analisis tanah dan rekomendasi varietas yang sesuai, risiko gagal panen sangat besar. Biaya tanam bisa lebih tinggi dari hasil yang diperoleh,” ungkap salah satu penyuluh.
Perwakilan Universitas Malikussaleh (Unimal) dalam forum tersebut menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dalam pemulihan pertanian. Menurutnya, pengecekan pH tanah harus menjadi tahapan wajib sebelum masa tanam dimulai.
Ia juga merekomendasikan penggunaan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi pasca banjir, seperti padi gogo dan padi amfibi.
“Jangan sampai kebijakan pertanian salah arah. Input besar, tapi output kecil. Biaya tanam petani jangan sampai lebih besar dari hasil panennya,” ujarnya.
Lumpur Banjir Belum Ditangani
Dari unsur tokoh adat, Mukim Tayeb Kecamatan Baktiya membeberkan kondisi di lapangan yang hingga kini belum tertangani secara serius. Ia menyebut lebih dari 483 hektare sawah di wilayah Baktiya tertimbun lumpur banjir yang telah mengeras.
“Saluran irigasi memang sudah diresmikan, tapi lumpur di petakan sawah belum dibersihkan. Hampir tiga bulan pasca banjir, belum ada tindakan nyata,” keluhnya.
Menurutnya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum melakukan normalisasi lumpur di area persawahan, sehingga petani belum bisa berproduksi secara optimal.
Ketua LSM Gerakan Nawa Cita Rakyat Indonesia (GNRI) dalam resume rapat menilai konsultasi publik ini sebagai langkah awal penting dalam menentukan arah kebijakan pemulihan pertanian Aceh Utara.
Salah satu solusi yang didorong adalah pengembangan padi gogo hasil inovasi IPB University. Varietas ini dinilai cocok untuk lahan pasca banjir karena tidak bergantung pada irigasi, masa panen relatif singkat sekitar tiga bulan, dan berpotensi menghasilkan 5 hingga 7 ton per hektare.
Varietas tersebut juga dianggap relevan diterapkan di Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase, lahan tidur, hingga kawasan dengan tingkat kerusakan berat. Dengan pola tanam dua kali, produktivitas lahan dinilai masih bisa digenjot.
Forum turut menyoroti kerusakan sistem irigasi Krueng Pase yang telah berlangsung lebih dari lima tahun. Akibatnya, sekitar 9.000 hektare sawah di delapan kecamatan menjadi tidak produktif. Sedimentasi dan endapan lumpur pasca banjir semakin memperparah kondisi, khususnya di Kecamatan Baktiya.
Sebagai langkah darurat, pompanisasi diusulkan untuk membantu petani yang terlanjur melakukan penanaman.
Butuh Kebijakan Nyata dan Berpihak
Konsultasi publik ini dipandu Tgk. Muhammad Hatta dan dihadiri Ketua Banleg DPRK Aceh Utara Tgk. Mawardi, M.SE, anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, tokoh mukim, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Forum menyimpulkan bahwa pemulihan pertanian pasca banjir di Aceh Utara membutuhkan kebijakan terpadu berbasis data lapangan, inovasi varietas, perbaikan infrastruktur irigasi, serta keberpihakan nyata kepada petani sebagai kelompok paling terdampak bencana. (Muliadi)
