Rasau,starbpknews.id–09 Juni 2026 Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang akrab dikenal sebagai Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rasau Jaya Tiga kini tengah menjadi sorotan tajam warga.
Bukannya menjadi motor penggerak ekonomi arus bawah, operasional lembaga ini justru dinilai menutup mata terhadap potensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di sekitar desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dapur MBG Rasau Jaya Tiga kedapatan kerap melakukan pembelanjaan seluruh bahan baku kebutuhan dapur secara mandiri dan sepihak, tanpa melibatkan rantai pasok dari pedagang maupun petani lokal.
Tindakan ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat yang awalnya berharap program besar ini membawa dampak instan bagi isi dompet mereka.
Menabrak Komitmen Presiden
Sikap “belanja sendiri” yang dipraktikkan oleh manajemen SPPG Rasau Jaya Tiga ini dinilai kontradiktif dan menabrak keras semangat yang berkali-kali digaungkan oleh Bapak Presiden.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara selalu menekankan bahwa program pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi desa melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
“Bagaimana ekonomi desa mau kuat kalau proyek sebesar ini uangnya berputar di lingkaran mereka sendiri? Kami di sini hanya jadi penonton dari dapur yang mengepul setiap hari,” ujar salah satu pelaku UMKM pangan lokal yang enggan disebutkan namanya.
Modus “Monopoli” yang Merugikan Desa
Pengadaan logistik dapur yang menutup pintu bagi UMKM sekitar memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan di antaranya:
Matinya Efek Domino Ekonomi: Anggaran besar yang dikucurkan negara untuk pemenuhan gizi anak-anak di desa, menguap begitu saja ke penyedia luar tanpa menyentuh warung, pasar, atau petani Rasau Jaya Tiga.
Abai Terhadap Potensi Lokal: Komoditas segar seperti sayur, lauk-pauk, dan bumbu dapur sebenarnya melimpah di desa, namun pihak SPPG justru memilih jalur pengadaan yang tidak transparan.
Kesenangan Sepihak:
Dapur MBG dinilai hanya memanfaatkan wilayah desa sebagai lokasi operasional (tempat pembuangan limbah dan hiruk-pikuknya saja), tanpa memberikan kontribusi balik yang nyata bagi kesejahteraan pedagang kecil setempat.
Desakan Evaluasi Total
Masyarakat dan pemerhati kebijakan desa mendesak agar manajemen SPPG Rasau Jaya Tiga segera dievaluasi total.
Jika sistem pengadaan barang ini terus dibiarkan tertutup dan enggan menggandeng UMKM sekitar, maka keberadaan Dapur MBG di desa tersebut dianggap gagal total dalam mengemban misi sosial-ekonomi yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPPG/Dapur MBG Rasau Jaya Tiga belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan mereka meminggirkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan dapur harian tersebut.
Tim Red
