STARBPKNEWS.ID
CIKIDANG, SUKABUMI – Proyek rekonstruksi jalan provinsi di wilayah Kecamatan Cikidang yang diproyeksikan sebagai urat nadi menuju kawasan Pelabuhan Ratu kini menjadi pusat perhatian. Alih-alih membawa angin segar bagi konektivitas wilayah, proyek bernilai Rp34.218.123.180,00 ini justru memicu polemik akibat dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis dan kurangnya transparansi.
Indikasi Pengerjaan “Asal Jadi” Proyek yang dikerjakan oleh PT Marco Wijaya Mandiri dengan masa kerja 195 hari kalender ini dinilai krusial karena merupakan jalur utama kendaraan bertonase berat. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Sejumlah titik tambal sulam ditemukan dalam kondisi memprihatinkan.
Berdasarkan pengamatan teknis di lokasi, penggunaan perekat (tack coat) sebagai pengikat antar lapisan material diduga kerap diabaikan. Jika benar, hal ini mengancam daya tahan jalan dalam jangka panjang, mengingat beban harian kendaraan yang melintas di jalur Cikidang sangatlah tinggi.
Lemahnya Pengawasan dan Transparansi Aspek prosedural proyek ini pun tak luput dari sorotan. Papan informasi proyek yang terpasang di lokasi terpantau tidak mencantumkan nama konsultan pengawas. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa selama proses pengerjaan berlangsung, awak media tidak menemukan adanya pengawas maupun penanggung jawab lapangan yang bersiaga.
Ketidakhadiran sosok pengawas menimbulkan pertanyaan besar terkait bagaimana kualitas tiap tahapan pekerjaan dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak.
Pengakuan Pekerja Lapangan Dugaan ketidakberesan ini semakin diperkuat oleh pernyataan salah satu pekerja di lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku pengerjaan dilakukan tanpa panduan teknis yang jelas.
“Kami yang mengerjakan sebenarnya ragu dengan kualitasnya. Kami tidak diberikan akses ke Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang jelas, jadi tidak tahu pasti volume dan detail pekerjaan yang harus diselesaikan,” ungkapnya. Menurutnya, penanganan jalan vital seperti ini seharusnya dilakukan dengan standar yang jauh lebih ketat.
Publik Menanti Klarifikasi Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Marco Wijaya Mandiri maupun pihak berwenang terkait belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi oleh awak media.
Absennya penjelasan dari pihak kontraktor semakin meningkatkan kekhawatiran publik akan potensi kerugian negara. Masyarakat kini berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera turun tangan melakukan audit teknis dan administratif secara menyeluruh. Audit ini penting untuk memastikan bahwa anggaran puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, bukan sekadar simbol kegagalan tata kelola yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
( Adang Suryana )
