Pembangunan Jembatan Matang Arongan Dimulai, Perkuat Akses Pendidikan dan Pertanian di Aceh Utara

 

ACEH UTARA. Starbpknews.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi memulai pembangunan Jembatan Matang Arongan di Kecamatan Tanah Jambo Aye. Tahap awal berupa pemasangan patok dan pengukuran berlangsung pada Kamis (14/8/2025), disaksikan pejabat daerah, perwakilan masyarakat, serta anggota DPRK Aceh Utara.

Proyek senilai Rp 800 juta yang bersumber dari APBD Aceh Utara 2025 ini akan membangun jembatan berukuran 6 meter kali 8 meter panjangnya. Infrastruktur ini menjadi penghubung vital antara Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Baktiya, mempermudah mobilitas pelajar serta distribusi hasil pertanian warga.

Manfaat Langsung untuk Warga
Kepala Dinas PUPR Aceh Utara, Ir. Jaffar, S.T., M.S.M., didampingi Kepala Bidang Bina Marga, Dr. Muhammad, S.T., M.T., mengatakan, pembangunan jembatan ini merupakan usulan lama masyarakat yang kini terealisasi.

“Kita ambil momentum menjelang HUT RI ke-80 untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan warga,” ujar Jaffar.

Ia menjelaskan, dari total anggaran Dinas PUPR tahun 2025 sebesar Rp 80 miliar, karena efisiensi membuat sisa Rp 17 miliar difokuskan untuk proyek prioritas, termasuk jembatan ini. Dana bersumber dari APBD, Dana Otonomi Khusus (DOKA), dan Dana Migas Aceh.

Masyarakat Sambut Positif
Geuchik Matang Arongan, Yusri Usman, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Menurutnya, jembatan lama sudah rusak tiga tahun sebelum bupati saat ini menjabat.

“Alhamdulillah, kali ini harapan masyarakat terwujud. Ke depan kami berharap jalan pertanian juga ditingkatkan,” ucapnya.

Dukungan Legislatif
Anggota DPRK Aceh Utara Komisi IV, Bukhari (Partai Aceh), menegaskan, proyek ini bukan anggaran aspirasi, melainkan hasil advokasi sehingga masuk dalam anggaran reguler.

“Jembatan ini adalah akses utama bagi siswa dan petani. Mari kita rawat bersama,” pesannya.

Pembangunan Jembatan Matang Arongan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada tahun anggaran 2025. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi permanen bagi konektivitas antar-kecamatan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung kelancaran pendidikan di Aceh Utara.

(Muliadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *